Bertindak konsisten sesuai dengan nilai, norma, dan kode etik yang diyakini benar secara moral.

• Tiga Keselarasan: Satunya kata antara pikiran, perkataan, dan perbuatan nyata.
• Sifat Dasar: Tidak goyah oleh godaan materi, pangkat, ataupun tekanan eksternal.

Menurut beberapa ahli tata negara, integritas dinilai dari tiga sudut pandang:

• Kejujuran: Berkata benar, objektif, dan tidak manipulatif.
• Konsistensi: Menjalankan aturan secara stabil tanpa tebang pilih.
• Keberanian: Berani menolak penyimpangan meski berisiko dimusuhi.

Integritas bukan sekadar moral individu, melainkan pilar penting sistem birokrasi:

• Cegah Maladministrasi: Mencegah penyalahgunaan wewenang jabatan oleh aparatur pemerintah.
• Meningkatkan Kepercayaan: Membangun kembali kepercayaan publik (public trust) terhadap instansi negara.

Karakter moral dasar yang wajib melekat pada kepribadian individu:

• Jujur: Tidak curang, tidak berbohong, dan mengakui kesalahan.
• Disiplin: Menghargai waktu, taat standar prosedur (SOP) kerja tanpa diawasi.
• Tanggung Jawab: Berani menanggung dampak atas semua keputusan yang diambil.

Nilai-nilai yang menentukan kualitas kerja seorang aparatur sipil:

• Kerja Keras: Mengutamakan daya upaya yang maksimal untuk selesaikan tugas.
• Sederhana: Rendah hati, tidak konsumtif, tidak pamer harta atau jabatan.
• Mandiri: Tidak bergantung pada orang lain untuk hal yang bisa dilakukan sendiri.

Bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitar:

• Adil: Tidak memihak, memperlakukan semua orang sama tanpa memandang kasta/suku.
• Berani: Berani menegur rekan kerja yang melanggar aturan hukum.
• Peduli: Peka terhadap kesusahan masyarakat dan kebersihan lingkungan sekitar.

Sikap paling vital bagi pegawai negeri saat pesta demokrasi:

• Bebas Intervensi: Tidak memihak kubu politik mana pun dalam Pemilu/Pilkada.
• Dilarang Terlibat: Tidak boleh ikut kampanye, memakai kaos partai, atau membuat pose foto jari yang mengarah pada paslon tertentu.

Pegawai yang berintegritas wajib menyaring informasi:

• Menjaga Informasi: Tidak membocorkan dokumen internal instansi atau rahasia jabatan kepada media demi keuntungan pribadi.

Sikap saat berhadapan langsung dengan masyarakat konsumen layanan:

• Tanpa Pungli: Melayani warga tanpa meminta bayaran tambahan (uang pelicin/tips).
• Sopan & Cepat: Menghilangkan budaya birokrasi yang sengaja diperlambat jika tidak ada pelicin.

Ada Kesepakatan Awal (Sifatnya Transaksional)

• Definisi Suap: Pemberian sesuatu berupa uang/fasilitas dengan tujuan agar pejabat mengubah keputusan demi si pemberi.
• Contoh Nyata: Pengendara memberi uang damai ke polisi agar tidak ditilang.

Tanpa Transaksi Eksplisit (Sifatnya Tanam Budi)

• Definisi Gratifikasi: Hadiah/fasilitas yang diberikan kepada pejabat sehubungan dengan jabatannya tanpa kesepakatan awal.
• Contoh Nyata: Kontraktor memberi tiket liburan ke pejabat setelah proyek setahun lalu selesai sukses.

Conflict of Interest (Nepotisme Struktural)

• Definisi Benturan: Situasi di mana seorang pejabat memiliki kepentingan pribadi yang memengaruhi keputusan resminya.
• Contoh Nyata: Kepala Dinas memenangkan perusahaan milik menantunya sendiri dalam tender proyek.

Jebakan nomor satu di soal cerita. Ini pisau pembedanya:

• Integritas: Berbicara tentang nilai Benar-Salah (Moral). Fokusnya kejujuran, keadilan, menolak suap, dan kepatuhan norma moral.
• Profesionalisme: Berbicara tentang kompetensi Mampu-Tidak Mampu (Keahlian). Fokusnya skill, kehebatan kerja, dan efisiensi waktu.

Skenario di mana kamu diminta memilih opsi yang terkesan baik tapi melanggar aturan.

• Kasus Dilema: Teman kerja minta tolong titip tanda tangan absen (absen palsu) karena anaknya mendadak sakit di rumah.
• Solusi Hukum: Jawabannya adalah Salah. Menolong dalam manipulasi administrasi adalah bentuk pelanggaran nilai Jujur & Disiplin.

Jika di soal cerita atasanmu meminta kamu melakukan manipulasi laporan:

• Tindakan Tepat: Menolak dengan sopan sambil menunjukkan aturan hukum resmi, atau melaporkan lewat sistem pengaduan internal (whistleblowing system).